Keberadaan Biro Hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan
dalam Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah.
Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas membantu
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan
perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan
bantuan hukum
Dasar kewenangan yang dimiliki oleh
Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 10 dan pasal 13. Kemudian dalam
pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan titik berat pada
daerah kabupaten/kota, daerah mendapat pelimpahan kewenangan berdasarkan peraturan pemerintah, keputusan presiden
dan peraturan menteri yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian sehingga tugas-tugas
tersebut dapat dirinci sebagai
berikut :
1. Bagian
Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota melaksanakan kewenangan sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal :
Pasal
91 ayat (1) :
a. Dalam
melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi tugas kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas
pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat.
Permendagri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada pasal :
Pasal
91 :
(1) Menteri
Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda
kabupaten/kota sesuai dengan:
a.
undang-undang
di bidang pemerintahan daerah; dan
b. peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Evaluasi
rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.
RPJPD;
b.
RPJMD;
c.
APBD,
perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d.
pajak
daerah;
e.
retribusi
daerah;
f.
tata ruang
daerah;
g.
Rencana
pembangunan industry kabupaten/kota;dan
h. Pembentukan,
Penghapusan,penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan
atau kelurahan menjadi desa.
(3)
Evaluasi
rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
a. rencana
pembangunan industri; dan
b. pembentukan,
penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan
atau kelurahan menjadi Desa.
Pasal
95 :
1) Bupati/Walikota
menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur paling lama 3
(tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati / walikota yang mengatur tentang :
a.
RPJPD;
b.
RPJMD;
c.
APBD,
perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d.
Pajak
daerah;
e.
Retribusi
daerah; dan
f.
Tata ruang
daerah.
g.
Rencana
pembangunan industri kabupaten/kota;dan
h.
Pembentukan,
penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan
atau kelurahan menjadi desa.
2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga)
hari sebelum ditetapkan oleh bupati/ walikota.
Permendagri
120 Tahun 2018 Perubahan atas Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, sebagaimana
tercantum pada:
Pasal 88 ayat 2 :
a. Fasilitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.
Pasal 88a :
a. Fasilitasi
terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 88 ayat(1), dilakukan
setelah pembicaraan tingkat 1 selesai dilakukan.
b. Fasilitasi
terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 1, tidak diberlakukan
terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
c. Fasilitasi
terhadap rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1), tidak
diberlakukan terhadap rancangan Perkada yang dilakukan evaluasi.
Pasal 88b ayat (2) :
a. Fasilitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi kabupaten/kota
ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota dan
disampaikan kepada gubernur.
Pasal 104 ayat (2) :
a. Pemberian
Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi atau
nama lainnya dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan fasilitasi.
2. Bagian Bantuan Hukum
dan HAM melaksanakan kewenangan di bidang bantuan hukum dan HAM
sebagaimana diatur dalam :
a. Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 2 ayat (2) “penanganan
perkara hukum di lingkungan provinsi dilaksanakan Biro Hukum Provinsi”.
b. Peraturan
Gubernur Sulawesi Barat No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.
3. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kewenangan
dalam melakukan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah provinsi yang
ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 pasal 236 yaitu :
a. Penyusunan
Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh
perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 12 ayat (1).
b. Penetapan
skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi dilakukan oleh Bapemperda
dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 115 ayat (5).
c. Perangkat
daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan penyelarasan naskah akademik
rancangan perda provinsi yang diterima dari perangkat daerah provinsi; Pasal 23
ayat (1).
d. Perangkat
daerah yang membidangi hukum provinsi melalui sekretaris daerah provinsi
menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda provinsi yang telah
dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah provinsi diserta dengan
penjelasan hasil penyelarasan; Pasal 23 ayat (4).
e. Menjadi
anggota tim penyusun rancangan perda provinsi; Pasal 25 ayat (3) huruf (d).
f. Mengkoordinasikan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda
provinsi; Pasal 30 ayat (1).
g. Rancangan
Perda dan/atau PB KDH setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang
membidangi hukum provinsi untuk dilakukan pembahasan; Pasal 42 ayat (3).
h. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Peraturan Daerah atas persetujuan
Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
yang merupakan penjabaran lebih lanjut
dari peraturan yang lebih tinggi,
i. Menjadi
sekretaris tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan
peraturan bersama gubernur; Pasal 79 ayat (3) huruf b.
j. Pembahasan
keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan
dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum
provinsi; Pasal 85 ayat (1).
k. Rancangan
keputusan kepala daerah diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat
paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;
Pasal 55 ayat (2).
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyebutkan bahwa, Biro Hukum Provinsi bertindak sebagai
pusat Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum serta melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai pusat jaringan di wilayahnya;
Pasal 5 ayat (3).
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :
-
Gubernur membentuk Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum; pasal (2).
-
Pengelola JDIH di Provinsi berkedudukan di
Biro Hukum Sekretariat Daerah; Pasal 3 ayat (2).
- Pemerintah provinsi melakukan penataan sistem
informasi hukum website JDIH di lingkungan pemerintah provinsi; Pasal 7 ayat
(1).
-
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
pengelolaan JDIH di provinsi; Pasal 12 ayat (2).
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa :
- Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan
DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Pasal 125.
- Penomoran
produk hukum daerah terhadap Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah
dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi
hukum; Pasal 120 ayat (1) huruf (a).
- Pimpinan
perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan autentifikasi
terhadap produk hukum daerah yang telah ditandatangani; Pasal 126 ayat (2)
huruf (a).
- Pengandaan
dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah
dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 127 ayat (1).
- Penyebarluasan
Perda, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau
diutentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah
pemrakarsa.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
dalam pasal
7 menyebutkan bahwa, Badan Publik
(Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) wajib menyediakan,
memberikan dan/atau
menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah.