Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi

Keberadaan Biro Hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum

Dasar kewenangan yang dimiliki oleh Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 10 dan pasal 13. Kemudian dalam pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan titik berat pada daerah kabupaten/kota, daerah mendapat pelimpahan kewenangan berdasarkan peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan menteri yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian sehingga tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1.   Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota melaksanakan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal :

Pasal 91 ayat (1) :

a. Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.


Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal :

Pasal 91 :

 (1)  Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota sesuai dengan:

a.   undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan

b.   peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.     RPJPD;

b.     RPJMD;

c.     APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d.     pajak daerah;

e.     retribusi daerah;

f.      tata ruang daerah;

g.     Rencana pembangunan industry kabupaten/kota;dan

h.  Pembentukan, Penghapusan,penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

(3)    Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a.  rencana pembangunan industri; dan

b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 95 :

1)   Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati / walikota yang mengatur tentang :

a.   RPJPD;

b.   RPJMD;

c.   APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d.   Pajak daerah;

e.   Retribusi daerah; dan

f.    Tata ruang daerah.

g.   Rencana pembangunan industri kabupaten/kota;dan

h.   Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

2)  Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati/ walikota.

 

Permendagri 120 Tahun 2018 Perubahan atas Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,  sebagaimana tercantum pada:

           Pasal 88 ayat 2 :

a.   Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

           Pasal 88a :

a.  Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 88 ayat(1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat 1 selesai dilakukan.

b.   Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 1, tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.

c.   Fasilitasi terhadap rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perkada yang dilakukan evaluasi.

           Pasal 88b ayat (2) :

a. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi kabupaten/kota ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota dan disampaikan kepada gubernur.

          Pasal 104 ayat (2) :

a.  Pemberian Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan fasilitasi.

 

2. Bagian Bantuan Hukum dan HAM melaksanakan kewenangan di bidang bantuan hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam :

a.  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 2 ayat (2) “penanganan perkara hukum di lingkungan provinsi dilaksanakan Biro Hukum Provinsi”.

b. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Daerah Provinsi  Sulawesi Barat.

 

3.  Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kewenangan dalam melakukan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah provinsi yang ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 236 yaitu :

a.  Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 12 ayat (1).

b.   Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 115 ayat (5).

c.  Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi yang diterima dari perangkat daerah provinsi; Pasal 23 ayat (1).

d.   Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah provinsi diserta dengan penjelasan hasil penyelarasan; Pasal 23 ayat (4).

e.   Menjadi anggota tim penyusun rancangan perda provinsi; Pasal 25 ayat (3) huruf (d).

f.  Mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi; Pasal 30 ayat (1).

g.   Rancangan Perda dan/atau PB KDH setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk dilakukan pembahasan; Pasal 42 ayat (3).

h.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Peraturan Daerah atas persetujuan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang  merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi,

i.   Menjadi sekretaris tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur; Pasal 79 ayat (3) huruf b.

j.  Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 85 ayat (1).

k.  Rancangan keputusan kepala daerah diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 55 ayat (2).

 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyebutkan bahwa, Biro Hukum Provinsi  bertindak sebagai  pusat  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pusat jaringan di wilayahnya; Pasal 5 ayat (3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

-    Gubernur membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; pasal (2).

-    Pengelola JDIH di Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah; Pasal 3 ayat (2).

-  Pemerintah provinsi melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH di lingkungan pemerintah provinsi; Pasal 7 ayat (1).

-    Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di provinsi; Pasal 12 ayat (2).


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa :

-  Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Pasal 125.

-  Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 120 ayat (1) huruf (a).

- Pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan autentifikasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditandatangani; Pasal 126 ayat (2) huruf (a).

- Pengandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 127 ayat (1).

-  Penyebarluasan Perda, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diutentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.


Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 7 menyebutkan bahwa, Badan Publik (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan  informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang  dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

 

Statistic Visitor

Total Visitor

0

0 Online
Visitor ▶