Berdasarkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor
4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja dari Sekretariat
Daerah yang terdiri atas :
a. Kepala
Biro Hukum
b. Bagian
Perundang-undangan Kabupaten/Kota;
- Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bagian
Bantuan Hukum dan HAM; dan
- Subbagian Tata Usaha;
- Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Kelompok
Jabatan Fungsional.
Adapun tugas dan
fungsi dari Biro Hukum adalah sebagai berikut :
TUGAS
Mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
FUNGSI
- penyiapan perumusan kebijakan
daerah di bidang peraturan perundangundangan provinsi, peraturan
perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- penyiapan pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan
provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- penyiapan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan
provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- pembinaan, pengelolaan,
monitoring dan evaluasi JDIH Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan..
A. Bagian
Perundang-undangan Kabupaten/Kota
- Bagian Perundang-undangan
Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah
Kabupaten/kota serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
kabupaten/kota.
- Bagian Perundang-undangan
Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
- penyiapan bahan perumusan
kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/kota;
- penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/kota;
- penyiapan bahan pengoordinasian
pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/kota;
- penyiapan bahan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum
Kabupaten/kota; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
B. Bagian Bantuan
Hukum dan HAM
- Bagian Bantuan Hukum dan HAM
mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan bahan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, penyelesaian
perkara dan hak asasi manusia.
- Bagian Bantuan Hukum dan HAM
menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan
kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak
asasi manusia;
- penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi
dan hak asasi manusia;
- penyiapan bahan pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non
litigasi dan hak asasi manusia;
- penyiapan bahan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non
litigasi dan hak asasi manusia; dan
- pelaksaaan fungsi lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
Bagian Bantuan Hukum
dan HAM terdiri atas:
- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian Tata
Usaha mempunyai tugas :
- melaksanakan perencanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengolahan kinerja;
- melaksanakan pelayanan
administrasi kepegawaian;
- melaksanakan pelayanan
administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- melaksanakan pelayanan
administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, penerapan
sistem pemerintahan berbasis elektronik serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan;
- melaksanakan pengkajian bahan
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- melaksanakan penyusunan bahan
rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- melaksanakan pengolahan bahan
tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- melaksanakan pemeliharaan
perlengkapan biro;
- melaksanakan pembinaan Pegawai
Aparatur Sipil Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan