Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu perangkat pendukung pemerintahan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk seiring dengan berdirinya Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Setelah terbentuknya pemerintahan provinsi, Sekretariat Daerah mulai dibentuk untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Secara kelembagaan, keberadaan Biro
Hukum mulai diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat. Dalam struktur tersebut, Biro Hukum menjadi unsur
Sekretariat Daerah yang bertugas membantu Gubernur melalui Sekretaris Daerah
dalam bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, harmonisasi produk
hukum, dan pelayanan hukum daerah.
Seiring perkembangan organisasi
perangkat daerah, struktur dan tugas Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat terus mengalami penyempurnaan melalui berbagai Peraturan
Gubernur, termasuk Pergub Nomor 40 Tahun 2016, Pergub Nomor 35 Tahun 2018, Pergub
Nomor 4 Tahun 2024, hingga Pergub Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan regulasi
terbaru tersebut, Biro Hukum memiliki tugas membantu Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi
kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Biro Hukum Sulawesi Barat berkembang menjadi pusat
fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, harmonisasi rancangan peraturan
daerah dan peraturan gubernur, pemberian bantuan hukum, pembinaan HAM, serta
evaluasi produk hukum kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.
Saat ini, struktur organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas:
- Kepala Biro Hukum;
- Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota;
- Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
·
Sub Bagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional