MAMUJU – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Prov. Sulbar) menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2027–2029, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Biro Hukum dihadiri langsung oleh Kepala Biro Hukum, Suhendra, didampingi Kepala Bagian Perundang Undangan Kabupaten/Kota, Afrisal, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Dharmawangsa.
Rapat ini merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah, khususnya untuk memastikan kesesuaian substansi, keselarasan materi muatan, serta pemantapan konsepsi rancangan peraturan gubernur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan Ranpergub tersebut diarahkan untuk memperkuat landasan regulasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman yang jelas dan terarah dalam mendorong pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang memperhatikan aspek keberlanjutan, tata kelola, serta keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, menyampaikan bahwa proses pengharmonisasian memiliki peran strategis dalam memastikan setiap rancangan regulasi daerah disusun secara cermat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Pengharmonisasian ini menjadi bagian penting untuk memastikan Ranpergub yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat, kejelasan substansi, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Kami berharap regulasi tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Suhendra.
Ia juga menegaskan bahwa Biro Hukum akan terus mengoptimalkan peran fasilitasi dan pendampingan dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal dan yuridis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Penyusunan Ranpergub ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui upaya mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta penguatan sektor unggulan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi antara perangkat daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, dan pemangku kepentingan terkait, diharapkan Ranpergub tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2027–2029 dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, harmonis, dan menjadi landasan bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.