MAMUJU – Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Prov Sulbar) menghadiri Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bertempat di Ruang Rapat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Hukum, Suhendra didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum, Fatwansyah Rasyid dan Dharmawangsa. Rapat ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan regulasi daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Penyusunan Ranperda ini diarahkan untuk membangun landasan hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Barat. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja sekaligus mendorong perluasan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala Biro Hukum Sulawesi Barat, Suhendra, menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda ini membutuhkan keselarasan substansi, ketepatan landasan hukum, serta koordinasi lintas perangkat daerah agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.
“Penyusunan Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja di Sulawesi Barat. Karena itu, setiap substansi yang dirumuskan harus memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi ketenagakerjaan di daerah,” ujar Suhendra.
Ia juga menegaskan bahwa Biro Hukum akan memberikan dukungan dari aspek perancangan dan harmonisasi materi muatan agar Ranperda tersebut memiliki kepastian hukum, tidak tumpang tindih dengan regulasi lainnya, serta dapat diimplementasikan secara optimal.
Lebih lanjut, penyusunan regulasi ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui Panca Daya, khususnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui keterlibatan aktif dalam proses penyusunan Ranperda ini, Biro Hukum berkomitmen mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada kepastian hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sulawesi Barat.