Dorong Kepastian Hukum dan Kualitas Pelayanan Publik, Biro Hukum Sulbar Ikuti Harmonisasi Dua Ranperbup Mamuju

Kamis, 19 November 2026
Bagian Perundang-undangan Kabupaten
3 Berita ini dilihat
1 Berita ini dibagikan
MAMUJU – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Prov Sulbar) menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Mamuju, bertempat di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Kamis (19/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Biro Hukum Sulbar diwakili oleh Analis Hukum, Seniwati dan Staf, Anwar. Rapat ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah untuk memastikan rancangan regulasi yang disusun memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun dua rancangan regulasi yang menjadi agenda harmonisasi meliputi Ranperbup tentang Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi Tahun 2025–2029 serta Ranperbup tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Lingkup Pemerintah Daerah.

Kedua rancangan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung arah pembangunan Kabupaten Mamuju, baik dalam perencanaan pembangunan kependudukan maupun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, ditempat terpisah menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat, substansi yang tepat, serta tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

"Pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan secara cermat dan terukur. Setiap regulasi yang disusun tidak hanya harus memenuhi aspek formal dan yuridis, tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, harmonisasi menjadi bagian penting untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, aplikatif, dan memiliki kepastian hukum," ungkap Suhendra.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten serta instansi terkait dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan yang dituangkan dalam regulasi dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suhendra, keberadaan regulasi mengenai pembangunan kependudukan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Sementara regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko diharapkan mampu memperkuat tata kelola pelayanan perizinan yang tertib, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Upaya tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui Panca Daya, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui keterlibatan dalam proses harmonisasi ini, Biro Hukum Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagai salah satu fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Statistic Visitor

Total Visitor

0

0 Online
Visitor ▶