MAMUJU – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Prov. Sulbar) mengikuti Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Biro Hukum Sulbar diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Dharmawangsa. Rapat ini melibatkan unsur Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretariat DPRD, tim penyusun, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.
Adapun dua rancangan regulasi yang dibahas meliputi Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat.
Pengharmonisasian tersebut merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah untuk memastikan substansi rancangan peraturan memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi, serta memenuhi aspek kejelasan rumusan dan kepastian hukum.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, di tempat yang terpisah menyampaikan bahwa proses harmonisasi memiliki peran strategis dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
"Setiap rancangan peraturan daerah harus melalui proses pengkajian dan harmonisasi secara cermat, baik dari aspek substansi maupun landasan hukumnya. Kita ingin memastikan regulasi yang dibentuk tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Suhendra.
Menurutnya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memiliki arti penting dalam memperkuat landasan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Sementara itu, Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat menjadi instrumen hukum dalam mendukung pengelolaan potensi kelautan dan perikanan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan.
Suhendra menegaskan, Biro Hukum akan terus mendukung proses pembentukan produk hukum daerah melalui penguatan koordinasi, fasilitasi, serta pendampingan aspek peraturan perundang-undangan agar setiap regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas hukum yang baik.
Upaya tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui Panca Daya, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Melalui harmonisasi ini, diharapkan kedua Ranperda inisiatif DPRD tersebut dapat menjadi regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat arah pembangunan Sulawesi Barat, baik dalam bidang kesejahteraan sosial maupun pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.